PELANGGARAN KETENTUAN PERPAJAKAN DAN ANCAMAN SANKSI

Pelanggaran Ketentuan Perpajakan Dan Ancaman Sanksi  :

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan

Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran

ketentuan administrasi perpajakan dikenai sanksi

administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana

dibidang perpajakan dikenai sanksi pidana.

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK APABILA DILAKUKAN PEMERIKSAAN

Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan  :

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan

Lapangan, Wajib Pajak wajib :

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan  buku atau

   catatan, dokumen yang menjad dasar pembukuan atau

HAK WAJIB PAJAK APABILA DILAKUKAN PEMERIKSAAN

Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan  :

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan

Lapangan, Wajib Pajak berhak:

1. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan

   Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah

   Pemeriksaan;

PENGERTIAN DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan

TATA CARA PENGAJUAN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH

Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa

Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh

Wajib Pajak harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis

dari Menteri Keuangan, kecuali Wajib Pajak dalam rangka

Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor

Kontrak Kerja Sama.

PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH

Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang Selain Rupiah:

Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan

pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata

uang selain Rupiah yaitu bahasa Inggris dan satuan mata

uang Dollar Amerika Serikat adalah :

PEMBUKUAN / PENCATATAN

Pembukuan

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan

dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan

barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk

GUGATAN

Gugatan

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada Peradilan Pajak terhadap :

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan

    Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan  keputusan

IMBALAN BUNGA

Imbalan Bunga

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan

sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan

banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan

dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu)

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING

Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

Apabila Wajib Pajak tidak atau belum puas dengan keputusan

yang diberikan atas keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan

banding kepada Pengadilan Pajak, dengan syarat:

a. tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan alasan yangjelas;

PENYELESAIAN KEBERATAN

Penyelesaian Keberatan

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12

(dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima,

harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) telah lewat dan

Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan,

maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pengertian “Keberatan”

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan

perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan.

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak  :

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas

permohonan Wajib Pajak dapat :

a. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak

     atau STP yang tidak benar; dan/atau

b. membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas

    permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau

    menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda,

    dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam STP, SKPKB

    atau SKPKBT, dikenakan karena adanya kekhilafan

PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

Pembetulan Ketetapan Pajak

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan

pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus

dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal

Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

DALUWARSA PENAGIHAN

Daluwarsa Penagihan  :

a. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga,

    denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa

    setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung

    sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan

    Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan,

    dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak  :

Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak:

a. meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda

    Pengenal Jurusita Pajak;

b. menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara

    Penyitaan;

c. menentukan urutan barang yang akan dilelang;

TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK

Tindakan Penagihan Pajak  :

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo

pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan

penagihan pajak sebagai berikut:

a. Surat Teguran

    1. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau

       seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar

UTANG PAJAK

Utang Pajak :

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah

pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu  yang ditetapkan

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Pengertian :

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi

apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar

lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah

dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang,

dengan catatan Wajib Pajak tidak punya hutang pajak lain.

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Kepada Wajib

Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu  :

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang

dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

pembayaran pajak adalah :

1. Wajib Pajak OP yang tidak menjalankan usaha atau

    pekerjaan bebas;

RESTITUSI ATAS PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG

Dalam hal pembayaran pajak yang seharusnya tidak

terhutang:

Pajak yang yang seharusnya tidak terutang adalah pajak

yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan

objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pengertian :

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi

apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar

lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah

dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang,

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Prinsip self assessment dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga

penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan

pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT)

BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK

Batas Waktu Pembayaran Pajak  :

1 PPh pasal 4(2) setor sendiri tgl 15 bulan berikutnya

2 PPh pasal 4(2)  pemotongan  tgl 10 bulan berikutnya

3 PPh pasal 15 setor  sendiri  tgl 15 bulan berikutnya

4 PPh pasal 15  pemotongan  tgl 10 bulan berikutnya

5 PPh pasal 21 tgl 10 bulan berikutnya

6 PPh pasal 23/26 tgl 10 bulan berikutnya

PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Pembetulan SPT  :

• Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan

    Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan

    menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat

    Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan

SANKSI TIDAK ATAU TERLAMBAT MENYAMPAIKAN SPT

Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT :

1 SPT Masa  PPN 500.000

2 SPT Masa Lainnya 100.000

3 SPT PPh WP Badan 1.000.000

4 SPT PPh WP OP 100.000

PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan  :

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan

ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan

dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya

kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan

laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk

PELAPORAN SPT MELALUI ELEKTRONIK (e-Filing)

Pelaporan SPT secara e-filing dapat melalui 2 cara, yaitu:

1. E-Filing melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

    Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan

    yang telah diisi dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan

    serta dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda

    tangan digital secara elektronik ke DJP melalui suatu

KETENTUAN TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Ketentuan Tentang Penyampaian SPT  :

a. Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:

   • Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain  yang
      ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak  Keliling);

  • Melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau;

  • Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa  ekspedisi atau

TEMPAT PENGAMBILAN DAN KETENTUAN PENGISIAN SPT

Tempat pengambilan SPT :

Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan

dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP,

Kantor Pusat DJP, atau dapat diunduh di situs Ditjen Pajak

: http://www.pajak.go.id atau mencetak/ menggandakan/

fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Fungsi SPT  :

a. Bagi Wajib Pajak pada umumnya  :
    Sebagai sarana Wajib Pajak  untuk melaporkan dan 
    mempertanggung-jawabkan   penghitungan jumlah pajak
     yang sebenarnya terutang dan
    untuk melaporkan  tentang :

PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ( SPT )

Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib

Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/

atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek

pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

PENGHAPUSAN NPWP DAN PERSYARATANNYA

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas

permohonan Wajib Pajak, dapat melakukan penghapusan

NPWP/ pencabutan pengukuhan PKP. Penghapusan NPWP/

pencabutan pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan

Pemeriksaan atau Verifikasi. Penghapusan NPWP/

pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan Verifikasi

WAJIB PAJAK PINDAH

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau pindah tempat

kegiatan usaha, Wajib Pajak agar melaporkan diri ke KPP

lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi :

   • Yang pindah tempat tinggal, melampirkan surat

       keterangan pernyataan pindah tempat tinggal dari

PENDAFTARAN NPWP DAN PKP MELALUI ELEKTRONIK (Electronic Registration)

Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik

(Electronic Registration)  :

Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga

dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs

Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id.

Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/

Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NPWP SERTA PELAPORAN PENGUKUHAN PKP

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta

Pelaporan Pengukuhan PKP  :

Wajib Pajak (WP) mengisi dan menandatangani Formulir

Permohonan Pendaftaran dan/atau Formulir Permohonan

Pengukuhan PKP dengan lengkap dan jelas serta

menyampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman