PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

Pembetulan Ketetapan Pajak

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan

pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus

dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal

Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

DALUWARSA PENAGIHAN

Daluwarsa Penagihan  :

a. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga,

    denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa

    setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung

    sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan

    Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan,

    dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK

Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak  :

Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak:

a. meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda

    Pengenal Jurusita Pajak;

b. menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara

    Penyitaan;

c. menentukan urutan barang yang akan dilelang;

TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK

Tindakan Penagihan Pajak  :

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo

pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan

penagihan pajak sebagai berikut:

a. Surat Teguran

    1. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau

       seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar

UTANG PAJAK

Utang Pajak :

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah

pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu  yang ditetapkan