PPN TERUTANG BAGI PKP YG MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU (PEDAGANG KENDARAAN BERMOTOR BEKAS DAN PEDAGANG EMAS)

PENGERTIAN

• Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yangsemata-mata melakukan :
  a. penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau
  b. penyerahan emas perhiasan secara eceran.
  

PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DAPAT MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DAPAT

MENGGUNAKAN PENGHITUNGAN PAJAK MASUKAN

Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi syarat:

• Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan jumlah peredaran

    usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak

    melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus

    juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku; dan

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PPN DAN PPnBM

YANG WAJIB MEMBAYAR/MENYETOR DAN

MELAPOR PPN/PPnBM

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Pemungut PPN/PPnBM, adalah :

    − Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

    − Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah

    − Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

PELAPORAN NOTA RETUR/ NOTA PEMBATALAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN

PELAPORAN NOTA RETUR ATAU NOTA PEMBATALAN

DALAM SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN

(SPT Masa PPN)   sbb :

Nota Retur atau Nota Pembatalan yang dibuat oleh pembeli

BKP atau penerima JKP dan yang diterima oleh Pengusaha

Kena Pajak penjual harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN

agar dapat mengurangi PPN/PPnBM yang telah dilaporkan

NOTA RETUR/NOTA PEMBATALAN ATAS BKP YANG DIKEMBALIKAN/JKP YANG DIBATALKAN

1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas

   Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang

   dikembalikan (retur) dan/atau atas penyerahan Jasa

   Kena Pajak yang dibatalkan, dapat dikurangkan dari PPN

   dan PPnBM yang terutang dalam masa pajak terjadinya

   pengembalian BKP atau pembatalan JKP.

2. Pembeli BKP atau penerima JKP harus membuat dan

TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan

    Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak

    yang Faktur Pajak-nya telah diterbitkan, maka Faktur

    Pajak tersebut harus dibatalkan.

2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau

   dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi

TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK YANG RUSAK/CACAT/SALAH DALAM PENGISIAN/SALAH DALAM PENULISAN

1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau

    penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri,

    Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena

    Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur

    Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah

   dalam penulisan.

2. Pembetulan Faktur Pajak yang rusak, cacat, salah