PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DAPAT MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DAPAT

MENGGUNAKAN PENGHITUNGAN PAJAK MASUKAN

Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi syarat:

• Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan jumlah peredaran

    usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak

    melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus

    juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku; dan

• Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi kriteria tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena pajak dikukuhkan paling lama:

• Pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa
    Pajak pertama dalam tahun buku dimulainya penggunaan Pedoman Penghitungan
    Pengkreditan Pajak Masukan, bagi PKP dengan jumlah peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun

    buku sebelumnya tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
    untuk setiap 1 (satu) tahun buku.

• Pada saat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa

    Pajak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bagi Wajib Pajak yang baru dikukuhkan
    sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan harus melaksanakan secara taat asas dalam 1 (satu) tahun buku, sepanjang peredaran usaha dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta

rupiah).

Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan wajib beralih menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran mulai Masa Pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp1.800.000.000,00 (satu

miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penghitungan pajak terutang menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak berikutnya setelah peredaran usahanya melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta

rupiah), Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PKP yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dengan cara sebagai berikut :

− Pajak Keluaran (PK) = Nilai Peredaran Bruto dan atau Penerimaan Bruto yang terutang PPN
   pada masa pajak yang bersangkutan (tidak termasuk PPN) x Tarif PPN 10%.

− Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan adalah:

   i. Untuk penyerahan BKP dengan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan adalah

      70% x Pajak Keluaran

  ii. Untuk penyerahan JKP dengan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan adalah

      60% x Pajak Keluaran

− Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor pada setiap masa pajak adalah:

   i. Untuk penyerahan BKP adalah 30% x Dasar Pengenaan Pajak

  ii. Untuk penyerahan JKP adalah 60% x Dasar Pengenaan Pajak masa pajak yang bersangkutan
       (tidak termasuk PPN) x Tarif PPN 10%.

Contoh:

Nilai Peredaran Bruto BKP masa Juli 2010 (tidak termasuk PPN) = Rp. 40.000.000,00

PK 10% x Rp 40.000.000,00 Rp. 4.000.000,00

PM yang dapat dikreditkan 70% x Rp 4.000.000,00 Rp. 2.800.000,00

PPN yang terhutang Rp. 1.200.000,00

Catatan :

PKP tidak dapat membebankan Pajak Pertambahan Nilai

atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.

 

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Dalam hal PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan

    memilih beralih menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak

    Keluaran, Pengusaha Kena Pajak hanya diperbolehkan mulai menggunakan mekanisme

    pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak pertama tahun buku

    berikutnya.   PKP tersebut harus memberitahukan secara tertulis  kepada Kepala Kantor

   Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan paling lama pada batas waktu 

   penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak pertama dalam

   tahun buku dimulainya penggunaan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak 

   Keluaran.

2. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak

    Pertambahan Nilai Masa Pajak tertentu dalam periode tahun buku yang

    menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, dan mengakibatkan

    peredaran usaha tahun buku yang bersangkutan menjadi lebih besar dari Rp 1.800.000.000,00

    (satu miliar delapan ratus juta rupiah), Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan mekanisme

    pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.    Kewajiban menggunakan mekanisme

    pengkreditan  Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran berlaku mulai Masa Pajak setelah Masa

    Pajak yang peredaran usahanya menjadi lebih besar dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar

    delapan ratus juta rupiah).

    Penggunaan mekanisme pengkreditan Pajak  Masukan dengan Pajak Keluaran dilakukan

    dengan cara pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak

    Pertambahan Nilai Masa Pajak setelah Masa Pajak yang peredaran usahanya menjadi lebih

    besar dari Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

3. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mulai menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak

    Masukan dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah

    Pajak Masukan mulai Masa Pajak pertama tahun buku dimulainya penggunaan mekanisme

 

Sumber : UU PPN