PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG YANG DIBEBASKAN PPN

1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut

    Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional,

    Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional

    atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai,

    Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:

    a. Jasa persewaan kapal;

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN PPN

1. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah

    susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa

    dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya

    ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar

    pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

IMPOR BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN PPN

1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan

   di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan

   di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli,

   dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku

   cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan,

   Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara

IMPOR/PENYERAHAN BARANG DAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN PPN

Pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak

(BKP) tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)

tertentu diatur dalam Pasal 16B Undang-undang Nomor 8

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana

PPN YANG DI BEBASKAN ATAS IMPOR/ PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

Dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2009 ditetapkan jenis barang dan jenis jasa yang

PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DIKENAKAN PPN

Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila :

1. kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak

   dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang

   pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri

PPN ATAS JASA PERSEWAAN RUANGAN

Jasa persewaan ruangan termasuk dalam jenis jasa persewaan

barang tak gerak yang atas penyerahannya dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai, kecuali jasa persewaan ruangan di bidang

perhotelan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Jasa di bidang perhotelan yang tidak dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai meliputi :

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA PERUSAHAAN TERPADU (INTEGRATED) KELAPA SAWIT

PENGKREDITAN PM PADA PERUSAHAAN TERPADU

(INTEGRATED) KELAPA SAWIT

Untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu (integrated)

yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan

barang yang atas penyerahannya tidak terutang PPN dan

unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas

KETENTUAN TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI YANG HARUS MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

1. Pada bulan perolehan BKP dan/atau JKP, PKP

    mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/

    atau JKP tersebut adalah sebesar perkiraan persentasi

    rata-rata jumlah penyerahan yang terutang pajak

    terhadap penyerahan seluruhnya di SPT Masa PPN bulan

    perolehan BKP dan/atau JKP.

PEDOMAN PENGKREDITAN PM BAGI PKP YANG MELAKUKAN PENYERAHAN TERUTANG DAN TIDAK TERUTANG/DIBEBASKAN PPN

PENGERTIAN

Mekanisme penghitungan kembali ini tidak dapat digunakan

oleh PKP yang telah ditetapkan untuk menggunakan

pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu:

a. oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan jumlah

peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya

tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan