KETENTUAN TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Ketentuan Tentang Penyampaian SPT  :

a. Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:

   • Secara langsung ke KPP/KP2KP atau tempat lain  yang
      ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak  Keliling);

  • Melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau;

  • Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa  ekspedisi atau

TEMPAT PENGAMBILAN DAN KETENTUAN PENGISIAN SPT

Tempat pengambilan SPT :

Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan

dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP,

Kantor Pusat DJP, atau dapat diunduh di situs Ditjen Pajak

: http://www.pajak.go.id atau mencetak/ menggandakan/

fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

Fungsi SPT  :

a. Bagi Wajib Pajak pada umumnya  :
    Sebagai sarana Wajib Pajak  untuk melaporkan dan 
    mempertanggung-jawabkan   penghitungan jumlah pajak
     yang sebenarnya terutang dan
    untuk melaporkan  tentang :

PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ( SPT )

Pengertian Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib

Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/

atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek

pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

PENGHAPUSAN NPWP DAN PERSYARATANNYA

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas

permohonan Wajib Pajak, dapat melakukan penghapusan

NPWP/ pencabutan pengukuhan PKP. Penghapusan NPWP/

pencabutan pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan

Pemeriksaan atau Verifikasi. Penghapusan NPWP/

pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan Verifikasi

WAJIB PAJAK PINDAH

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau pindah tempat

kegiatan usaha, Wajib Pajak agar melaporkan diri ke KPP

lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi :

   • Yang pindah tempat tinggal, melampirkan surat

       keterangan pernyataan pindah tempat tinggal dari

PENDAFTARAN NPWP DAN PKP MELALUI ELEKTRONIK (Electronic Registration)

Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik

(Electronic Registration)  :

Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga

dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs

Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id.

Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/

Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NPWP SERTA PELAPORAN PENGUKUHAN PKP

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta

Pelaporan Pengukuhan PKP  :

Wajib Pajak (WP) mengisi dan menandatangani Formulir

Permohonan Pendaftaran dan/atau Formulir Permohonan

Pengukuhan PKP dengan lengkap dan jelas serta

menyampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak :

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya.

SANKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN NPWP DAN PENGUKUHAN SEBAGAI PKP

Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP & Pengukuhan

Sebagai PKP  :

• Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan

   diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa

   hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat

   menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

   dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)

PENERBITAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN (SIFAT RETROAKTIF)

Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan

(Sifat Retroaktif)

• KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP

    secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi

    kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau

    tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

    PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat

FUNGSI NPWP DAN PENGUKUHAN PKP

Fungsi NPWP & Pengukuhan PKP   :

a. Fungsi NPWP:

• Sarana dalam administrasi perpajakan;

• Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

     melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;

• Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan

TEMPAT PENDAFTARAN WP TERTENTU DAN PELAPORAN BAGI PENGUSAHA TERTENTU

Tempat Pendaftaran WP Tertentu & Pelaporan Bagi

Pengusaha Tertentu :

a. Wajib Pajak BUMN sektor industri dan perdagangan di

     KPP Wajib Pajak Besar Tiga;

b. Wajib Pajak BUMN sektor jasa dan Wajib Pajak Orang

    Pribadi di KPP Wajib Pajak Besar Empat;

LAPORAN USAHA UNTUK PENGUKUHAN PKP

Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP

– Pengusaha yang dikenai PPN, wajib melaporkan usahanya

   pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

   atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan

   usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.

– Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai

   tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal,

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan

hak dan kewajiban perpajakannya.

PENGERTIAN - PENGERTIAN DALAM PERPAJAKAN

Pajak  :

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

VAT REFUND FOR TOURIST

Now your visit to Indonesia can be more enjoyable. The

Indonesian government has provided a facility for tax refund

if you purchase goods in any shop (retailer) with “VAT Refund

for Tourists” logo.   Please feel free to visit any Indonesian shop (retailer) with “VAT Refund for Tourists” logo and enjoy your shopping time.    Pay Less and Get the Best

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan

atas setiap pembelian Barang Kena Pajak dan pemanfaatan

Jasa Kena Pajak baik di dalam wilayah Indonesia maupun

dari luar daerah Pabean.

Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena