PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Prinsip self assessment dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga

penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan

pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT)

yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau

karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Fungsi Surat Ketetapan Pajak  :

Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai :

a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau 
     berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan

     atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.

b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.

c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.

e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Jenis-Jenis Ketetapan Pajak  :

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

    besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
    pajak,  besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Adalah surat ketetapan pajak yang 
     menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
    jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
    terutang atau tidak seharusnya terutang.

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

    pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
    kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak  :

Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan dalam hal :

–– Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

–– Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau  

      salah hitung;

–– Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi denda dan/atau bunga;

–– Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat  

     faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;

–– Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha  Kena Pajak yang tidak mengisi faktur  

     pajak secara  lengkap, selain:

     1. identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP pembeli  Barang Kena Pajak atau penerima Jasa

        Kena Pajak) atau

    2. identitas pembeli (Nama, alamat, dan NPWP  pembeli Barang Kena Pajak atau penerima

       Jasa  Kena  Pajak) serta nama dan tandatangan (Nama, jabatan  dan tandatangan yang

       berhak menandatangani  faktur pajak) dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena

       Pajak pedagang eceran;

–– Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak  sesuai dengan masa penerbitan faktur 

      pajak; atau

–– Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah  diberikan pengembalian Pajak

     Masukan.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang  sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal  penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa.

Daluwarsa Penetapan Pajak  :

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak atau  berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau tahun Pajak.

 

Sumber : UU KUP