ARTIKEL PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN

Perlindungan hukum di bidang pajak merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi rakyat, khusus yang berkaitan dengan persoalan pajak.  Perlindungan hukum bagi rakyat  dalam literatur berbahasa Belanda didefinisikan sebagai ”rechbescherming van de burgers tegen de overhead”, sementara dalam literatur berbahasa Inggris, perlindungan hukum bagi rakyat didefinisikan sebagai ”legal protection  of the individual in relation to acts of

BANDING KE PENGADILAN PAJAK

Bilamana Wajib Pajak tidak menerima atas keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak Surat Keputusan,  Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk memperoleh keadilan  dengan cara mengajukan banding pada Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta.

           Pengadilan Pajak ini dibentuk di Ibukota Negara berdasarkan Undang-Undang No.14  Tahun 2002.  Undang-undang ini menggantikan  Undang-Undang No.17  Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian  Sengketa Pajak (BPSP).  Undang-Undang No.14 tahun

ARTIKEL PENGGOLONGAN JENIS PAJAK

 Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu menurut sifatnya,sasarannya/objeknya dan lembaga pemungutannya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut sifatnya.  Jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.   Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, serta

ARTIKEL KEWAJIBAN PETUGAS PAJAK (FISCUS)

Kewajiban petugas pajak (fiscus) yang diatur dalam undang-undang pajak antara lain sebagai beirklut :

1. Kewajiban untuk membina Wajib Pajak.  Kewajiban ini merupakan satu kewajiban yang sangat penting, sekalipun sistem perpajakan  yang dipakai sekarang adalah sistem self assessment.  Suksesnya penerimaan pajak antara lain juga ditentukan  melalui pembinaan yang dilakukan oleh fiscus.  Pembinaan dapat dilakukan melalui berbagai upaya antara lain pemberian penyuluhan ketentuan

ARTIKEL HAK PETUGAS PAJAK ( FISCUS)

Hak-hak petugas pajak (fiscus) dalam undang-undang pajak di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Hak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.  Hak ini dilakukan secara jabatan  oleh karena Wajib Pajak  tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke kantor pajak.  Hal ini dilakukan apabila  berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki kantor pajak ternyata Wajib Pajak telah memenuhi  syarat untuk memperoleh NPWP.

ARTIKEL HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

     

Berbicara masalah pajak tentu tidak terlepas dari masalah hak dan kewajiban yang dimiliki Wajib Pajak maupun fiscus.   Untuk itu, perlu dilihat kembali bagaimana sebenarnya literatur pajak memandang hal demikian.  Dalam literatur pajak, tidak peranah ada satu definisi atau pengertian yang menyebutkan bahwa pajak adalah

ARTIKEL KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah antara lain :

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.   Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

ARTIKEL HAK WAJIB PAJAK

Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiscus. Hak ini merupakan konskwensi logis dari sistem self assessment yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. 

ARTIKEL KETETAPAN PAJAK

Dalam menjalankan kegiatan usaha (bisnis) sehari-hari, para pengusaha tentu tidak terlepas darp pengawasan aparatur pemerintah  sesuai bidang usaha ataua pekerjaannya masing-masing.    Demikian juga aparatur pajak (fiscus) tentu akan mengawasi semua pengusaha (termasuk orang pribadi) khususnya pengawasan dalam rangka pemeriksaan pajak guna menguji kepatuhan  wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

ARTIKEL FUNGSI PAJAK

Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulered .    Namun dalam perkembangannnya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan  dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.  Fungsi budgeter  adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang pada

PERAN PAJAK DALAM PEMBANGUNAN

 Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka dilaksanakan pembangunan nasional dalam segala kehidupan bangsa dengan melibatkan lembaga-lembaga negara, dan segenap rakyat Indonesia. Untuk mensukseskan pembangunan nasional itu dibutuhkan dana dalam jumlah besar.

SEJARAH PERPAJAKAN

Sejarah pemungutan pajak  pada mulanya merupakan  suatu upeti ( pemberian secara Cuma cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban  yang dapat dipaksakan  yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 22 ?

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh :

1. Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PROSEDUR PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN PPN

Prosedur Pemberian Fasilitas

1. Barang Modal menggunakan SKB PPN dengan prosedur sebagai berikut:
1. PKP wajib mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar;

IMPOR/PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS

Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis

Dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, selain itu dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan

PAJAK MASUKAN YG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DENGAN PAJAK KELUARAN

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) UU PPN bagi pengeluaran untuk:

• Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
• Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
• Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau

PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)

Disamping pengenaan Pajak sebagaimana dikenakan juga Pajak  Penjualan Atas Barang Mewah terhadap :

1.    Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang
    dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena
    Pajak

2.    Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean
     dalam  kegiatan usaha atau pekerjaannya.

3.    Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti dll.), penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.
PPh Pasal 23 adalah peraturan pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, pasal 23.

PAJAK ATAS HADIAH UNDIAN,PERLOMBAAN ATAU PENGHARGAAN

Pengertian

1. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian.
2. Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
3. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya

TATA CARA PERHITUNGAN,PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

ARTIKEL PAJAK : SUBJEK PAJAK

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

ARTIKEL PAJAK : KOMPENSASI PAJAK

Kompensasi Pajak :

Secara Negatif

Reaksi lain sebagai gejala perlawanan terhadap pajak yaitu kompensasi pajak secara negatif. Kompensasi pajak secara negatif yaitu: melepaskan pekerjaan sampingan untuk menghindari tarif

ARTIKEL : AKIBAT PENGELAKAN PAJAK

Akibat-Akibat Pengelakan Pajak

Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dll.

PENGELAKAN PAJAK ( TAX EVASION )

Pengelakan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Wajib pajak di setiap negara terdiri dari wajib pajak besar (berasal dari multinational corporation yang terdiri dari perusahaan-perusahaan

ARTIKEL PAJAK : APAKAH PENGHINDARAN PAJAK BISA DICELA SECARA MORAL ?

Apakah penghindaran pajak bisa dicela secara moral?

Menahan diri
Secara moral, hal ini tidak tercela karena tidak ada orang yang akan menganggap perbuatan seorang peminum/perokok yang mengurangi kebiasaan merokoknya sebagai orang yang menghindari pajak. Malah, orang yang mengurangi, atau malah tidak merokok sama sekali dianggap sebagai tindakan terpuji.

BENTUK USAHA TETAP

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT)  ( permanent establishment) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

ARTIKEL : TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Teori pemungutan

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara  mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian

PENGHINDARAN PAJAK SECARA YURIDIS

Penghindaran Pajak Secara Yuridis
Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis. Contoh:

PERLAWANAN AKTIF TERHADAP PAJAK

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.
Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), Pengelakan Pajak (Tax Evation), Melalaikan Pajak.

ARTIKEL PAJAK : PERLAWANAN PASIF TERHADAP PAJAK

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar Wajib Pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

ARTIKEL PERPAJAKAN : ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

Adam Smith, pencetus teori The Four Maxims

1. Menurut Adam Smith  dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas pemungutan pajak

JENIS PAJAK

Jenis Pajak

Ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak, pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

ARTIKEL PERPAJAKAN : PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif  untuk mencapai kesejahteraan umum.
Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan

JURUSITA PAJAK

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas:

1. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
2. memberitahukan Surat Paksa;
3. melaksanakan penyitaan atas barang Penangung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

SANKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN NPWP

Sanksi yang berhubungan dengan NPWP

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha kena Pajak, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. A.Berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang

ARTIKEL PENGHAPUSAN NPWP DAN PERSYARATANNYA

Penghapusan NPWP dan Persyaratannya diatur sbb :

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;

ARTIKEL PAJAK : OBJEK PAJAK PENGHASILAN

Objek pajak penghasilan adalah :  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip

WAJIB PAJAK PINDAH

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, Wajib Pajak melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan

KELOMPOK BARANG/JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

1. Kelompok barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai    ( PPN) adalah :
1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu : minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batubara sebelum diproses menjadi briket batubara dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit;

ARTIKEL PAJAK : SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Syarat pemungutan pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

ARTIKEL : CIRI - CIRI PAJAK

Ciri-ciri pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

PENDAFTARAN UNTUK MENDAPATKAN NPWP

Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP  :

• Berdasarkan sistem penaksiran sendiri untuk setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, untuk diberikan NPWP.

ASAS PENGENAAN PAJAK

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara