PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri merupakan peraturan yang mengatur kembali  tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri  yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012 menegaskan bahwa :

1.     Kegiatan membangun sendiri  yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan terutang PPN

PENYUSUTAN HARTA BERWUJUD

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 menetapkan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu.  Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa : Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dapat melakukan penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh

JASA TENAGA KERJA TIDAK DIKENAI PPN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 menetapkan bahwa Jenis Jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa tenaga kerja yang meliputi : (a). Jasa tenaga kerja  (b). Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut. (c). Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja

PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN

Dalam rangka menarik investasi  dan meningkatkan daya saing di bidang pemanfaatan sumber energi terbarukan,  pemerintah telah memberikan fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan bagi pengusaha yang bergerak di bidang usaha pemanfaatan sumber energi terbarukan dengan  menetapkan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2010  tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan.

ORGANISASI DAN PERWAKILAN INTERNASIONAL BUKAN SUBJEK PPH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2010  menetapkan   tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012  menetapkan   bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi, yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa :

1.      Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% pertahun

PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO DAN PEMBAYARAN PAJAK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010  menetapkan   tentang penentuan tanggal  jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak , penentuan tempat pembayaran pajak,  tata cara pembayaran,

TATA CARA PENGEMBALIAN PPN DAN PPnBM

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010  menetapkan bahwa  apabila dalam suatu Masa Pajak,  Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya,  kemudian Pengusa Kena Pajak dapat mengajukan pengembalian atas kelebihan pajak tersebut pada akhir tahun buku.

Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permohonan

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN PAJAK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 menetapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat  :

1.      Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya

PEDOMAN PERHITUNGAN PAJAK MASUKAN

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010  menetapkan bahwa apabila Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak tersebut dihitung dengan menggunakan Pedoman Penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan rumus : P= PM x Z 

BIAYA PROMOSI

Pertuaran Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 menetapkan bahwa besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah :