Kamis, 28 Juli 2016

TAX AMNESTY



July 1, 2016 date President has endorsed the Law on Pardons Tax or Tax Amnesty, which was approved by the Plenary Session of Parliament on June 28, 2016, as Law Number 11 Year 2016 concerning the Tax Forgiveness. The policy came into effect on July 18, 2016.

Rabu, 27 Juli 2016

PENGAMPUNAN PAJAK



Tanggal 01 Juli 2016  Presiden RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 28 Juni 2016,

Selasa, 15 Maret 2016

PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN DAN/ATAU TAHUN BUKU



Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)




Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan:
a.       hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum terungkap;

Minggu, 24 Januari 2016

DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK



Untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi, maka saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan.
Daluwarsa penagihan pajak ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan

Minggu, 22 November 2015

UPAYA HUKUM BANDING

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam UU KUP Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Jumat, 20 November 2015

PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN

Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.     Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas

Kamis, 19 November 2015

PRINSIP PEMBUKUAN

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.    Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.
Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

Selasa, 27 Oktober 2015

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR


Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP menetapkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

Senin, 28 September 2015

FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN



Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya
ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak.

TAXABLE EMPLOYERS


Every taxpayer as entrepreneurs who are taxed by LawValue Added Tax Act 1984 and amendments thereto, shall reportits business in the office of the Directorate General of Taxation whose jurisdiction covers residence or domicile entrepreneurs, and business activities made to be confirmed as Taxable Entrepreneur

TAX ID NUMBER


Every taxpayer who meets the requirements of subjective and objective fit with the provisions of tax laws must register at the office of the Directorate General of Taxation whose jurisdiction includes the residence or domicile of the taxpayer and he was given a Taxpayer Identification Number

Selasa, 08 September 2015

MENGENAL SANKSI PAJAK


Pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self assessment system dalam rangka  pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. 

Rabu, 02 September 2015

TAX RETURN


Notice is a letter by the taxpayer is used to report the calculation and payment of tax payable under the provisions of tax legislation.There are two types of the Notice of among other things the Notice Period and Notice of Annual. Notice Period is a letter that is used taxpayer to report and the calculation or payment of taxespayable in a tax period.In general, both the Notice has two

Senin, 31 Agustus 2015

INTEREST ON DEBT ELIMINATION OF TAX PENALTIES

If you have a tax debt that arose prior to the date of January 1, 2015 and you pay off the tax debt prior to January 1, 2016, you can earn interest on the removal of sanctions Tax Debt.Tax debt in question is the amount of tax not paid or underpaid at maturity repayment as specified the assessment letter on tax underpayment or tax underpayment assessment letter Supplement, as well as the Decree of Correction, Decree Objection, Judgment Appeal or

Kamis, 27 Agustus 2015

OBJECT OF INCOME TAX FINAL

In Article 4 paragraph 2 of the Income Tax Act, explained that the income in the form of interest on deposits and other savings, income from shares and other securities transactions on the stock exchange, the income from the transfer of assets such as land or buildings

Rabu, 26 Agustus 2015

AGENCY FOR PERMANENT BODY AS A FOREIGN TAX SUBJECT

A permanent establishment implies the existence of a place of business (place of business) is the facility that can be land and buildings as well as machinery and equipment. The place of business is permanent and usedto run the business or activities of entities not established or domiciled in Indonesia.

Selasa, 25 Agustus 2015

TAX BASE VALUE ADDED TAX

Tax Base is the basis used forcalculating tax payable, such as: the Sales Price,Replacement, Import Value Export, or other value thatdetermined by the Regulation of the Minister of Finance.

RELATED STATUTORY TAX IN INDONESIA


The notion of a special relationship:
In practice often occurs a business entity transacting with other business entities, while both are still in the same business group. In such case, do not close the possibility of related party transactions that are not reasonable. Therefore,

CREDITING INPUT TAX

The provisions on crediting Input Tax for Taxable Person who should use the Guide crediting Input Tax Calculation: 

1. In the acquisition of taxable goods and / or services Taxable  
    Taxable Person crediting Input tax on the acquisition of taxable 
    goods and / or Taxable Services  is equal to the percentage 
    estimate of the average number of delivery  the tax payable on 
    the surrender entirely in the Notice VAT-month period of  
    acquisition of taxable goods and / or Taxable Services.