July 1, 2016 date President has endorsed the Law on
Pardons Tax or Tax Amnesty, which was approved by the Plenary Session of
Parliament on June 28, 2016, as Law Number 11 Year 2016 concerning the Tax
Forgiveness. The
policy came into effect on July 18, 2016.
Kamis, 28 Juli 2016
Rabu, 27 Juli 2016
PENGAMPUNAN PAJAK
Tanggal 01 Juli 2016 Presiden RI telah mengesahkan Undang-Undang
tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna
DPR-RI pada 28 Juni 2016,
Selasa, 15 Maret 2016
PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN DAN/ATAU TAHUN BUKU
Perubahan terhadap metode
pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal
Pajak.
Pada dasarnya metode
pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun
sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan
biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode
penilaian persediaan.
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan:
a.
hasil
Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan
penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum
terungkap;
Minggu, 24 Januari 2016
DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK
Untuk
memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi,
maka saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan.
Daluwarsa
penagihan pajak ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak
dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan
Minggu, 22 November 2015
UPAYA HUKUM BANDING
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam UU KUP Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
Jumat, 20 November 2015
PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN
Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas
Kamis, 19 November 2015
PRINSIP PEMBUKUAN
Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi.
Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:
Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:
Selasa, 27 Oktober 2015
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
Pasal 13
ayat (1) Undang-Undang KUP menetapkan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
Senin, 28 September 2015
FUNGSI SURAT PEMBERITAHUAN
Setiap
Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan
jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,
satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya
ke
kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau
tempat lain yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak.TAXABLE EMPLOYERS
Every taxpayer as entrepreneurs who are taxed by LawValue Added Tax Act 1984 and amendments thereto, shall reportits business in the office of the Directorate General of Taxation whose jurisdiction covers residence or domicile entrepreneurs, and business activities made to be confirmed as Taxable Entrepreneur
TAX ID NUMBER
Every taxpayer who meets the requirements of subjective and objective fit with the provisions of tax laws must register at the office of the Directorate General of Taxation whose jurisdiction includes the residence or domicile of the taxpayer and he was given a Taxpayer Identification Number
Selasa, 08 September 2015
MENGENAL SANKSI PAJAK
Pengetahuan tentang sanksi dalam
perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih menerapkan self
assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak.
Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung
menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.
Rabu, 02 September 2015
TAX RETURN
Notice is a letter by the taxpayer is used to report the calculation and payment of tax payable under the provisions of tax legislation.There are two types of the Notice of among other things the Notice Period and Notice of Annual. Notice Period is a letter that is used taxpayer to report and the calculation or payment of taxespayable in a tax period.In general, both the Notice has two
Senin, 31 Agustus 2015
INTEREST ON DEBT ELIMINATION OF TAX PENALTIES
If you have a tax debt that arose prior to the date of January 1, 2015
and you pay off the tax debt prior to January 1, 2016, you can earn
interest on the removal of sanctions Tax Debt.Tax debt in question is the amount of tax not paid or underpaid at maturity repayment as specified the assessment letter on tax underpayment or tax underpayment
assessment letter Supplement, as well as the Decree of Correction,
Decree Objection, Judgment Appeal or
Kamis, 27 Agustus 2015
OBJECT OF INCOME TAX FINAL
In Article 4 paragraph 2 of the Income Tax Act, explained that the
income in the form of interest on deposits and other savings, income
from shares and other securities transactions on the stock exchange, the
income from the transfer of assets such as land or buildings
Rabu, 26 Agustus 2015
AGENCY FOR PERMANENT BODY AS A FOREIGN TAX SUBJECT
A
permanent establishment implies the existence of a place of business
(place of business) is the facility that can be land and buildings as
well as machinery and equipment. The place of business is permanent and usedto run the business or activities of entities not established or domiciled in Indonesia.
Selasa, 25 Agustus 2015
TAX BASE VALUE ADDED TAX
Tax Base is the basis used forcalculating tax payable, such as: the Sales Price,Replacement, Import Value Export, or other value thatdetermined by the Regulation of the Minister of Finance.
RELATED STATUTORY TAX IN INDONESIA
The notion of a special relationship:
In practice often occurs a business entity transacting with other business entities, while both are still in the same business group. In such case, do not close the possibility of related party transactions that are not reasonable. Therefore,
CREDITING INPUT TAX
The provisions on crediting Input Tax for Taxable Person who should use the Guide crediting Input Tax Calculation:
1. In the acquisition of taxable goods and / or services Taxable
Taxable Person crediting Input tax on the acquisition of taxable
goods and / or Taxable Services is equal to the percentage
estimate of the average number of delivery the tax payable on
the surrender entirely in the Notice VAT-month period of
acquisition of taxable goods and / or Taxable Services.
1. In the acquisition of taxable goods and / or services Taxable
Taxable Person crediting Input tax on the acquisition of taxable
goods and / or Taxable Services is equal to the percentage
estimate of the average number of delivery the tax payable on
the surrender entirely in the Notice VAT-month period of
acquisition of taxable goods and / or Taxable Services.
Langganan:
Postingan
(
Atom
)



















