Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Penghitungan dan Pembayaran kembali Pajak Masukan Pengusaha
Kena Pajak Gagal Produksi menggantikan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2010 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara
Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan
Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal
Berproduksi.
Rabu, 04 Juni 2014
Minggu, 01 Juni 2014
PPN ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN
Dalam
PMK Nomor 30/PMK.03/2014 Tentang PPN Atas Penyerahan Emas Perhiasan
mengatur tentang pengenaan PPN atas penyerahan emas perhiasan oleh Pengusaha
yang semata-mata melakukan kegiatan jual beli Emas Perhiasan yaitu perubahan
pokoknya adalah :
- Besarnya PPN
- Status Pengkreditan Pajak Masukan
- Kewajiban PKP
Pengusaha
Emas Perhiasan meliputi :
PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
Peraturan
Menteri Keuangan Nomor: 16/PMK.03/2010
tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan
Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari
Tua yang Dibayarkan sekaligus , menegaskan beberapa hal penting sebagai
berikut :
Atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Pegawai berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun,
Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dikenai
pemotongan
Kamis, 20 Februari 2014
HAK - HAK WAJIB PAJAK
Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur Hak Wajib Pajak sebagai berikut :
·
Hak mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Nomor Pokok
Pengusaha Kena Pajak setelah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya
(Pasal 2 ayat (1),(2) Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000).
·
Atas permohonan, memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT
Tahunan (Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000)
Rabu, 29 Januari 2014
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SECARA e- FILING
Dalam rangka keseragaman, kelancaran
pelaksanaan dan peningkatkan kepastian hukum serta memberikan pelayanan yang
lebih baik kepada Wajib Pajak, sehubungan dengan pelaksanaan penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir
1770S atau 1770SS secara e-Filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak
(www.pajak.go.id), maka diterbitkan Surat Edaran Dirjen Pajak
PENYELESAIAN KEBERATAN
Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan,
menegaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;Surat
Ketetapan Pajak Nihil;
d. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Senin, 27 Januari 2014
TATA CARA PENGURANGAN PPN DAN PPnBM ATAS BKP YANG DIBATALKAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan PPN atau PPnBM Atas
Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan dan PPN Atas Jasa Kena Pajak Yang
Dibatalkan, menegaskan beberapa hal
penting sebagai berikut :
Dalam hal Barang Kena Pajak yang diserahkan ternyata dikembalikan
(retur) oleh Pembeli, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan
tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual dan mengurangi:
Langganan:
Postingan
(
Atom
)





