PENGHAPUSAN NPWP DAN PERSYARATANNYA

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas

permohonan Wajib Pajak, dapat melakukan penghapusan

NPWP/ pencabutan pengukuhan PKP. Penghapusan NPWP/

pencabutan pengukuhan PKP dilakukan berdasarkan

Pemeriksaan atau Verifikasi. Penghapusan NPWP/

pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan Verifikasi

WAJIB PAJAK PINDAH

Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau pindah tempat

kegiatan usaha, Wajib Pajak agar melaporkan diri ke KPP

lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi :

   • Yang pindah tempat tinggal, melampirkan surat

       keterangan pernyataan pindah tempat tinggal dari

PENDAFTARAN NPWP DAN PKP MELALUI ELEKTRONIK (Electronic Registration)

Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik

(Electronic Registration)  :

Pendaftaran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga

dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs

Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id.

Wajib Pajak cukup memasukan data-data pribadi (KTP/SIM/

Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP.

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NPWP SERTA PELAPORAN PENGUKUHAN PKP

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP serta

Pelaporan Pengukuhan PKP  :

Wajib Pajak (WP) mengisi dan menandatangani Formulir

Permohonan Pendaftaran dan/atau Formulir Permohonan

Pengukuhan PKP dengan lengkap dan jelas serta

menyampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak :

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya.

SANKSI YANG BERHUBUNGAN DENGAN NPWP DAN PENGUKUHAN SEBAGAI PKP

Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP & Pengukuhan

Sebagai PKP  :

• Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan

   diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa

   hak NPWP atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat

   menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

   dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)

PENERBITAN NPWP DAN PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN (SIFAT RETROAKTIF)

Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan

(Sifat Retroaktif)

• KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP

    secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi

    kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atau

    tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

    PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat