BAYAR PPH SETIAP BULAN HANYA 1% DARI OMZET

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini menetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang

lebih sederhana dibandingkan  dengan menggunakan UU PPh secara umum.  Penyederhanaannya  yakni Wajib Pajak hanya menghitung dan membayar pajak  berdasarkan peredaran bruto (omzet ). Pada intinya penerbitan PP 46  Tahun 2013 ditujukan terutama untuk kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun maksud dan

FAKTUR PAJAK

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk

setiap penyerahan Barang Kena Pajak , penyerahan Jasa Kena Pajak,

ekspor Barang Kena Pajak berwujud,  ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak. selengkapnya download disini

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/ 2012

Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM), serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.  lengkapnya download disini

PTKP TAHUN 2013

Kabar gembira pagi Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa Pemerintah telah menaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp. 15,8 juta per tahun menjadi Rp. 24,3 juta per tahun dan akan mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Kenaikan PTKP ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012.

PEMBUKUAN BAHASA ASING DAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah: Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

tentang

FAKTUR PAJAK

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012  dalam prosesnya belum

FORM SPT MASA PPN 1111 DM

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Form SPT Masa PPN 1111 DM)

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 45/2010

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 45 Tahun 2010 tentang

FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38 Tahun 2010 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.   

Pada peraturan ini ditambahkan beberapa kode Jenis Setoran terutama kode jenis setoran untuk pelaksanaan PP 46 tahun 2013 tentang UMKM yaitu menambah Kode Jenis Setoran pada Angka 8 Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final dan

Lampiran II PER-45 - Petunjuk Pengisian

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-45/PJ/2010

PER 23 Tahun 2010

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23 Tahun 2010 tentang

Form SSP

PER_38_PJ_2009_Lampiran I

Spt Masa PPN 111

Surat Pemberitahuan Masa PPN  (Form  SPT Masa PPN 1111) download disini

PDRD

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.  Selengkapnya download disini

UU PPH

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPH). selengkapnya  download disini

UU PPN & PPn BM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ( UUPPN dan PPnBM) selengkapnya   download disini

UUKUP

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) selengkapnya  download disini