DESIGN AND ADMINISTER TOBACCO TAXES

The purpose of this Tool is to help the reader understand the structure, design, and administration of tobacco taxes. There is no doubt about the adverse health impacts of tobacco use. In both developed and developing countries, the Ministries of Health, tobacco interest groups , academia, and advocates against tobacco strongly believe that tobacco consumption should be reduced, and that tobacco taxes are the single

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each of the two States or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or elements of income, including

INDONESIA BUSINESS TAXATION GUIDE

Indonesia can brag about its 2009 decent economic performance when most other countries around the world experienced severe contraction, and in spite of political turbulence that always comes with general elections, the nation can still take pride that it was by and large a peaceful democratic process. The government continues to grapple

ASPEK PERPAJAKAN ATAS USAHA EMAS PERHIASAN

Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi diantaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut.

CORPORATE INCOME TAX RATES

Generally, a flat rate of 25% applies. Public companies that satisfy a minimum listing requirement of 40% and other conditions are entitled to a tax cut of 5% off the standard rate, giving them an effective tax rate of 20%. Small enterprises, i.e. corporate taxpayers with an annual turnover of not more than Rp50 billion, are entitled to a 50% discount of the standard tax rate which is imposed
proportionally on taxable income of the part of gross turnover up to Rp4.8 billion.

PENYERAHAN BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIPUNGUT PPN

Seringkali kita menjumpai transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut PPN. Terdapat beberapa kemungkinan mengapa konsumsi terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut tidak dikenakan (tidak dipungut) Pajak Pertambahan Nilai:

1.      Pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

MEKANISME PEMBAYARAN PPN

Mekanisme pembayaran PPN dapat dilakukan dengan cara menitipkan uang pajak kepada pihak penjual (pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak) yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak, atau dengan cara membayarkannya secara langsung ke negara. Hal ini tidak berarti bahwa subyek pajak dapat memilih untuk membayar PPN dengan menggunakan salah satu mekanisme pembayaran. Penggunaan mekanisme pembayaran yang berbeda timbul karena kondisi dan situasi transaksi yang berbeda pula (spesifik).