SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik meliputi seluruh jenis pajak, kecuali :

a.       Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan 
       pembayarannya oleh biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

b.      Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

PRINCIPLES OF TAX COLLECTION

Principle of taxation according to expert opinion in order to achieve the purpose of taxation, some experts argued about the principle of taxation, among others:
Adam Smith, founder of the theory of The Four Maxims
1. According to Adam Smith in his Wealth of Nations with the teachings of the famous "The Four Maxims", principle of  taxation are as follows:

HISTORY OF TAXATION

The history of taxation in the beginning is a tribute (for free of charge provision) but its nature is an obligation that can be imposed that must be implemented by the people (society) to  a king or ruler. People when it gives tribute to the king or ruler shaped in kind in

PPN ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN

Penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan  oleh Pengusaha Emas perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai,  yang meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan.   Pabrikan emas perhiasana adalah pengusaha  yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan

DEFINITION OF TAX INDONESIA

Taxes are the contributions of the people to the state treasury by law to be enforced with no remuneration is received directly. Tax authorities collected by legal norms to cover the cost of production of goods and services collectively to achieve common prosperity.

HAK WAJIB PAJAK YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus Hak ini merupakan konsekuensi logis daru sistem self assessment

PPN ATAS JALAN TOL DI BATALKAN

Dalam rangka untuk menciptakan pertumbuhan Investasi dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2015 di CABUT dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 31 Maret 2015  berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2015 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Penyerahan Jalan Tol.

Selengkapnya Download  PER-16/PJ/2015