PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak

Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal

21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

a. Pemberi kerja yang terdiri dari:

   1) Orang pribadi dan badan;

   2) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh

       administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

       pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada

    Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga

    pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia

    di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

    dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,

    dan kegiatan;

c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang

    membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang

    membayar:

1)      Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa

      yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa

      tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya

      sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

2)     Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa

 yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;

3)  Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan

    internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan

    kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun

    kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.