yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperoleh Izin Praktik, Konsultan Pajak harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan melampirkan : |
Senin, 16 Maret 2015
PRAKTEK SEBAGAI KONSULTAN PAJAK
CARA PENGAJUAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
Pengenaan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari Peredaran Bruto
bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar setahun
sesuai dengan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013, Direktur Jenderal Pajak
mengeluarkan ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk
mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas pemotongan PPh. Ketentuan yang
mengatur mengenai
Minggu, 15 Maret 2015
WP BADAN YG MEMENUHI SYARAT SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib
Pajak, meliputi:
Kamis, 12 Maret 2015
WAJIB MENDAFTARKAN DIRI
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, meliputi:
Rabu, 11 Maret 2015
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA
Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1Januari 2016 diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi. Utang Pajak sebagaimana dimaksud adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan sebagaimana tercantum dalam SKPKB, atau SKPKBT, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.
SYARAT MENDAPATKAN NPWP UNTUK BADAN USAHA
Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan
pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):
WAJIB PAJAK BADAN :
- Untuk Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha
Senin, 09 Maret 2015
SAAT DAN TEMPAT TERUTANG PPN
Saat PPN terutang :
Dalam hal menentukan saat PKP melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang menjadi sangat penting.
Ketentuan Pasal 11 UU PPN 1984 menetapkan bahwa PPN terutang:
1) Pada saat penyerahan BKP atau JKP
Langganan:
Postingan
(
Atom
)






