TAX AMNESTY

July 1, 2016 date President has endorsed the Law on Pardons Tax or Tax Amnesty, which was approved by the Plenary Session of Parliament on June 28, 2016, as Law Number 11 Year 2016 concerning the Tax Forgiveness. The policy came into effect on July 18, 2016.

PENGAMPUNAN PAJAK

Tanggal 01 Juli 2016  Presiden RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 28 Juni 2016,

PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN DAN/ATAU TAHUN BUKU

Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berdasarkan:

a.       hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum terungkap;

DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi, maka saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan.

Daluwarsa penagihan pajak ditetapkan 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan