PENDOMPLENG PEMBANGUNAN

Apa itu pendompleng pembangunan?

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat antara lain adalah memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan.     Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya

negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam APBN. 

Sumber pembiayaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling

memungkinkan dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara.

Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk

mewujudkan hal tersebut, selain tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga

sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban

sebagai warga negara. 
Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai

sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud

kebersamaan (kegotong-royongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa.

Tentunya yang dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat yang sadar dan peduli

melaksanakan kewajiban perpajakan. 
Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar menyediakan berbagai fasilitas. Sikap semacam ini sesungguhnya dapat dikatakan

sebagai pendompleng (free rider) pembangunan.

Ilustrasi berikut ini untuk memudahkan pemahaman mengenai hal tersebut di atas.

Negara dengan masyarakat didalamnya dianalogikan sebagai kelompok siswa yang

sedang mengerjakan tugas bersama. Negara mempunyai cita-cita sebagaimana

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, demikian juga dengan kelompok siswa yang

mempunyai cita-cita untuk menyelesaikan tugas kelompok. 
Ketika ada siswa yang hanya “numpang nama” dan tidak memberi kontribusi dalam pengerjaan tugas

kelompok, siswa tersebut bisa disebut sebagai free rider. Atau contoh lainnya, negara dianalogikan sebagai kereta api yang berangkat membawa penumpang (rakyat) untuk menuju stasiun pemberhentian sesuai dengan yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun didalam

kereta api tersebut terdapat “penumpang gelap” (free rider) yang menikmati jasa

angkutan tanpa membayar tiket perjalanan kereta api dimaksud. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui

pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan tidak ada

bedanya dengan free rider. Jadi, sebagai warga negara yang baik, harus menjaga

keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara.