DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR

Penjualan motor dari Dealer ke pembeli adalah merupakan Dasar Pengenaan Pajak karena sudah meliputi semua  komponen biaya (harga motor, BBN, biaya kirim dan potongan harga).   

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 1 angka 17 dan angka 18 Undang-Undang  Pajak Pertambahan Nilai bahawa  Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN adalah Harga Jual yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan

dalam Faktur Pajak.

Dalam memori penjelasan Undang-Undang PPN ditegaskan bahwa "Semua biaya seperti
biaya pemasangan, asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, komisi, biaya garansi, bunga, dan biaya lain sepanjang berkaitan dengan penyerahan Barang, merupakan unsur harga jual yang dikenakan pajak"

Dalam hal terjadi  pembelian kendaraan bermotor, maka Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bukan merupakan unsur Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak, sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak. (SE-21/PJ.51/2000).

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas sehingga dalam penerbitan faktur pajak untuk pembeli, adalah sebesar Harga Jual motor termasuk biaya-biaya yang ditagihkan ke konsumen karena penyerahan Barang Kena Pajak (motor) tersebut, dalam hal ini termasuk juga biaya ongkos kirim yang merupakan bagian dari Harga Jual. Sehingga atas biaya kirim juga terhutang PPN.