PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  : 39/PMK.03/2010 menegaskan bahwa, kegiatan membangun sendiri  dengan luas paling sedikit 300  meter persegi terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%  dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar 40%  dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan  untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.  Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Peraturan Menteri Keuangan  Nomor : PMK-10/PMK.03/2013 tentang  Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang menegaskan bahwa :  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang  seharusnya tidak terutang  kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal :

PENGUSAHA KENA PAJAK

Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai  Tahun 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak :

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
-Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia.
Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

FUNGSI PAJAK

Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek dibangun dan dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peranan pajak dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam literatur pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Namun dalam perkembanganya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah du
a fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi

JASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH YANG TIDAK DIKENAI PPN

Peraturan menteri Keuangan Nomor : 82/PMK.03/2012  menegaskan bahwa  : atas penyerahan jasa yang disediakan oleh Pemerintah  dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum tidak dikenakan PPN.  Pemerintah dalam hal ini adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai bukan subjek pajak dalam negeri sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan.  

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah adalah :